PENGANTAR 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu;
Namo Budaya;
Salam Kebajikan;
Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Teman-teman mahasiswa tidak terasa kita berjumpa kembali sampai dengan Pertemuan ke-8 (delapan) pada pembelajaran matakuliah Kewarganegaraan, dimana kami selalu menghimbau agar di setiap pertemuan teman-teman melakukan beberapa hal berikut di bawah ini:

• mempelajari materi pada buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Ditjen Belmawa Ristekdikti, cetakan I, 2016 (khususnya Bab 5 atau Modul 5) dan/atau materi pembelajaran lain tentunya relevan pada kajian atau pokok SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA;
• berpartisipasi dalam menjawab video H5P, forum diskusi dan quizz.

Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat, dan sebelum memulai pembelajaran Pertemuan ke-8 (delapan) ini perlu dipelajari kembali tentang:

1. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara; serta
2. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara dalam bidang: agama; pendidikan dan kebudayaan; perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah S.W.T., selalu memudahkan dan melancarkan kegiatan ini. Selanjutnya, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari teman-teman setelah mengikuti pertemuan Pertemuan ke-8 (delapan) ini adalah:

1. Mahasiswa mampu mengkompromikan antara hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan

Catatan:

bagi teman-teman mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam forum diskusi selama 3 (tiga) pekan berturut-turut, maka ke-ikut sertaan-nya dalam pembelajaran ini dipertimbangkan untuk di non-aktif-kan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

MODUL AJAR

RESUME MATERI 

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA

Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu :

1. 1. Magna Charta (1215), piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
   2. Revolusi Amerika (1276), perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.
   3. Revolusi Prancis (1789), bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang- wenang dan absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite).

Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Sumber Sosiologis

Suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (sociocultural animosity). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik  antarsuku,  antarumat  beragama,  kelas  sosial,  kampung,  dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antarsesama rakyat kecil, 128 sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (self destroying nation).

Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (manifest conflict) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (latent conflict) antara berbagai golongan. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).

Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu :

1. 1. Mengamandemen UUD NRI 1945
   2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
   3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
   4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
   5. Otonomi daerah
   6. Mewujudkan kebebasan pers
   7. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional). Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik 130 pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat.

Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yaitu :

1. 1. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999
   2. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000
   3. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001
   4. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Dari empat kali perubahan tesebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Selamat Belajar!

MATERI PEMBELAJARAN

Kemudian untuk memperkaya preferensi belajarnya, teman-teman pelajari juga materi di Pertemuan ke-8 (delapan) tentang SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA dengan membuka per-slide di bawah ini!

POSTER PEMBELAJARAN

Selanjutnya teman-teman perhatikan Poster Pembelajaran di Pertemuan ke-8 (delapan) dengan membuka per-slide-nya tentang SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA di bawah ini!

FORUM DISKUSI

VIDEO REFLEKSI PEMBELAJARAN

QUIZ

PERTEMUAN VIRTUAL SINKRONUS