Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di birokrasi pemerintah ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan :
1. keterbukaan informasi : transparansi dapat terwujud dengan memastikan bahwa informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik termasuk prosedur, kriteria dan evaluasi kinerjanya tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Partisipasi publik : meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring dapat meningkatkan akutanbilitas
3. Mekanisme pengaduan : penting untuk memiliki mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik yang tidak memenuhi standar dan kualitas yang diharapan.
4. Evaluasi Kinerja : proses monitoring dan evaluasi secara rutin perlu dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Saksi dan Insentif : untuk meningkatkan akutanbilitas diperlukan mekanisme saksi dan insentif yang mempengaruhi perilaku penyelanggaraan layanan publik.
Dengan menerapkan langkah-langkah diatas dapat diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam monitoring penyenggaraan pelayanan publik di birokrasi pemerintah,
