Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana intervensi pemerintah sering dibatasi. Tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam mencakup pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor-faktor pendorong perekonomian, penghentian praktik muamalah yang dilarang, serta penetapan harga untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dengan demikian, pemerintah berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab tersebut meliputi beberapa aspek penting : pertama, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan; kedua, menjaga keseimbangan sosial dengan mengatur distribusi kekayaan dan mencegah monopoli; ketiga, melakukan intervensi untuk mengatasi ketidakadilan dan melindungi sektor-sektor yang rentan.
Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan sistem ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan resistensi dari sistem ekonomi konvensional, potensi untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan tetap ada. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ekonomi Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, meliputi kompleksitas regulasi dan kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang tepat, peran aktif pemerintah dapat membantu mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.