1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Pengusaha mungkin melakukan PHK sebagai respons terhadap kenaikan biaya operasional akibat pajak yang lebih tinggi. Ini bisa memicu perselisihan jika pekerja merasa keputusan PHK tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Kompensasi yang Tidak Sesuai: Dalam proses pengurangan tenaga kerja, pekerja sering kali mempermasalahkan jumlah pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak yang tidak sesuai dengan peraturan.
3. Diskriminasi dalam PHK: Perselisihan bisa terjadi jika karyawan merasa adanya diskriminasi, seperti PHK yang hanya menyasar kelompok tertentu berdasarkan usia, status pekerjaan, atau alasan lain yang tidak adil.
4. Hak Tenaga Kerja yang Terabaikan: Karyawan bisa menuntut perusahaan jika merasa hak-hak mereka, seperti pembayaran upah yang tertunda atau pengabaian jaminan sosial, tidak dipenuhi sebelum pengurangan tenaga kerja.
5. Pengaruh terhadap Hubungan Industrial: Jika pengurangan tenaga kerja dilakukan tanpa dialog dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan, ini dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dan melibatkan mediasi dari pihak ketiga.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah, perusahaan, dan pekerja perlu memastikan adanya transparansi, komunikasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar konflik dapat dikelola dengan baik dan adil bagi semua pihak.