Menurut saya, perselisihan hak yang muncul akibat pengurangan tenaga kerja yang diisukan sebagai dampak kenaikan pajak mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Kenaikan pajak mungkin memberatkan perusahaan, terutama UMKM, sehingga mereka terpaksa mengurangi tenaga kerja sebagai langkah efisiensi. Namun, hal ini dapat menimbulkan konflik jika tidak disertai komunikasi yang jelas dan pemenuhan hak pekerja, seperti pesangon atau konsultasi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini disertai solusi, seperti insentif pajak dan penciptaan lapangan kerja, untuk mengurangi dampak negatif terhadap pekerja dan stabilitas sosial.