1.Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar di era digital, seperti disinformasi, polarisasi sosial, keamanan data, kesenjangan digital, serta politik identitas. Hal ini berisiko merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas demokrasi.Pancasila dapat menjadi solusi dengan:
1.Ketuhanan yang Maha Esa – Mendorong etika digital dan kejujuran dalam bermedia sosial.
2.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Menekankan literasi digital dan sikap kritis dalam menerima informasi.
3.Persatuan Indonesia – Mencegah perpecahan akibat politik identitas serta memperkuat semangat kebangsaan.
4.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Membangun budaya dialog yang sehat dan meningkatkan transparansi dalam demokrasi digital.
5.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Memastikan pemerataan akses teknologi dan literasi digital agar semua warga dapat berpartisipasi dalam demokrasi.
2. Prinsip musyawarah untuk mufakat dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia dengan cara berdialog dan mencari solusi bersama contohnya seperti:
1Sengketa Tanah Adat di Papua → Tokoh adat dan pemerintah mengadakan musyawarah untuk menentukan batas wilayah yang adil bagi semua pihak.
2.Perselisihan Antar Warga → Ketua RT mengajak warga berdiskusi dan sepakat menjadikan lahan kosong sebagai taman bermain.
3.Ketegangan Antar Umat Beragama → Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memediasi dialog agar semua agama bisa beribadah dengan damai.
4.Demo Buruh dan Perusahaan → Serikat pekerja dan manajemen berdiskusi hingga mencapai kesepakatan tentang kebijakan upah.
1.Ketuhanan yang Maha Esa – Mendorong etika digital dan kejujuran dalam bermedia sosial.
2.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Menekankan literasi digital dan sikap kritis dalam menerima informasi.
3.Persatuan Indonesia – Mencegah perpecahan akibat politik identitas serta memperkuat semangat kebangsaan.
4.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Membangun budaya dialog yang sehat dan meningkatkan transparansi dalam demokrasi digital.
5.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Memastikan pemerataan akses teknologi dan literasi digital agar semua warga dapat berpartisipasi dalam demokrasi.
2. Prinsip musyawarah untuk mufakat dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia dengan cara berdialog dan mencari solusi bersama contohnya seperti:
1Sengketa Tanah Adat di Papua → Tokoh adat dan pemerintah mengadakan musyawarah untuk menentukan batas wilayah yang adil bagi semua pihak.
2.Perselisihan Antar Warga → Ketua RT mengajak warga berdiskusi dan sepakat menjadikan lahan kosong sebagai taman bermain.
3.Ketegangan Antar Umat Beragama → Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memediasi dialog agar semua agama bisa beribadah dengan damai.
4.Demo Buruh dan Perusahaan → Serikat pekerja dan manajemen berdiskusi hingga mencapai kesepakatan tentang kebijakan upah.