Menurut saya tantangan terbesar dalam implementasi demokrasi di tingkat pemerintahan desa meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Tantangan utama otonomi desa adalah disparitas pembangunan antar desa dan dalam pengelolaan dana desa. Kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan infrastruktur, serta potensi penyalahgunaan dana yang dapat merusak integritas pemerintahan desa. Adanya otonomi ini akan mendorong bagi tiap-tiap desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun sektor usaha yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tentu ini akan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana pun juga tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Memaknai pembangunan ekonomi melalui otonomi desa, juga harus diikuti dengan pembangunan kualitas sumber daya manusianya. Justru pembangunan kualitas sumber daya manusia ini merupakan kunci utama dalam kemajuan ekonomi. Tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, akan menjadi sulit untuk membangun ekonomi.
Feby Amanda Putri (2123600017)
Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (feby amanda putri) sampaikan tersebut mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang terbatas, menurut saya implementasi demokrasi di tingkat pemerintahan desa seringkali berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan desa, ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, atau karena masyarakat merasa pandangan mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini membuat proses demokrasi yang seharusnya inklusif menjadi terhambat, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh warga desa. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan yang terbatas—baik dalam hal sumber daya manusia, keterampilan administratif, maupun infrastruktur—membuat desa sulit menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif. Keterbatasan ini bisa menghambat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi ciri dari pemerintahan demokratis di tingkat lokal. Kedua tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik dan penguatan kelembagaan di tingkat desa.
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (feby amanda putri) sampaikan tersebut mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang terbatas, menurut saya implementasi demokrasi di tingkat pemerintahan desa seringkali berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan desa, ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, atau karena masyarakat merasa pandangan mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini membuat proses demokrasi yang seharusnya inklusif menjadi terhambat, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh warga desa. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan yang terbatas—baik dalam hal sumber daya manusia, keterampilan administratif, maupun infrastruktur—membuat desa sulit menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif. Keterbatasan ini bisa menghambat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi ciri dari pemerintahan demokratis di tingkat lokal. Kedua tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik dan penguatan kelembagaan di tingkat desa.
Sekian dan Terimakasih