Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah tidak hanya terbatas sebagai regulator, melainkan juga sebagai fasilitator yang aktif dalam menciptakan keadilan ekonomi, menghilangkan ketidaksetaraan, dan memastikan kemaslahatan bersama. Berbeda dengan kapitalisme yang mengedepankan pasar bebas dan pembatasan peran pemerintah, sistem ekonomi Islam memberikan ruang bagi intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam:
1. Menegakkan Keadilan Ekonomi
Pemerintah bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan yang adil, mencegah monopoli, dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat, khususnya kaum dhuafa. Instrumen seperti zakat, infaq, dan wakaf merupakan alat redistribusi kekayaan yang diawasi atau difasilitasi oleh negara.
2. Pengawasan Pasar
Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang melakukan kecurangan. Hal ini termasuk mengawasi praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Negara juga mendorong perdagangan yang fair dan jujur, yang mendukung keberlanjutan.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitasi Kemaslahatan Umum
Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti jalan, sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sarana transportasi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Negara memegang amanah dalam mengelola sumber daya alam, yang dalam Islam dipandang sebagai milik Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa sumber daya ini dikelola secara berkelanjutan dan tidak dieksploitasi oleh segelintir pihak.
5. Intervensi dalam Krisis Ekonomi
Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam situasi krisis. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai syariah, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar mata uang agar tetap stabil.
6. Mendorong Kewirausahaan dan Ekonomi Lokal
Negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan ekonomi lokal yang lebih berkeadilan. Pemerintah bisa memberikan akses permodalan berbasis syariah melalui lembaga keuangan Islam dan mendorong inovasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Dalam keseluruhan, peran pemerintah dalam ekonomi Islam lebih aktif dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, beretika, dan berkelanjutan, serta mempromosikan kesejahteraan bersama (maslahah). Peran ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan sosial.