Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah lebih aktif dibandingkan dengan ekonomi kapitalis. Selain berfungsi sebagai pengatur regulasi, pemerintah juga bertindak sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan yang memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dengan menggunakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mengatur kepemilikan harta agar tidak ada ketimpangan. Pemerintah juga mengatur pasar untuk menghindari praktik merugikan seperti monopoli atau penipuan dan melarang transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba. Selain itu, pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur publik untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.