Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan sistem kapitalis, dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat sebagai amanah dari Allah SWT. Peran pemerintah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang mencakup berbagai tanggung jawab strategis. Pertama, pemerintah bertugas mengelola kekayaan publik untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat luas. Kedua, pemerintah harus memastikan negara memiliki persyaratan yang mendukung perlindungan masyarakat serta keberlanjutan budaya, ekonomi, agama, dan politik.
Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menggali sumber pemasukan, seperti zakat dan pajak, guna mendanai administrasi publik dan melaksanakan tugas negara. Pemerintah juga perlu menjamin setiap individu memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi, kekayaan, dan kesejahteraan mereka. Dalam aspek sosial, pemerintah berperan menjaga keseimbangan distribusi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan. Terakhir, pemerintah wajib melindungi lingkungan ekonomi agar tetap berjalan sesuai nilai dan prinsip Islam, sehingga tidak hanya memberikan manfaat material tetapi juga menjaga keberlanjutan moral dan spiritual.
Dengan peran aktif ini, pemerintah dalam ekonomi Islam menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada kemaslahatan umat.