Perselisihan hak yang mungkin terjadi meliputi sengketa mengenai besaran pesangon, ketidakadilan dalam proses PHK, akses terhadap jaminan sosial, dan kurangnya kompensasi yang memadai bagi pekerja yang terkena dampak pengurangan tenaga kerja. Perselisihan ini dapat dipicu oleh ketidakjelasan regulasi, kurangnya transparansi, ketidakadilan dalam proses PHK, dan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya.
Kenaikan pajak yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja berpotensi menimbulkan konflik serius jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan bahwa proses PHK dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting juga untuk memberikan dukungan yang memadai kepada pekerja yang terkena dampak, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan program pelatihan untuk mencari pekerjaan baru. Kejelasan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi.
LMS-SPADA INDONESIA
