Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah sangat penting dan strategis, berbeda dengan model kapitalis yang cenderung membatasi intervensi pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai agen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi melalui pengawasan terhadap praktik ekonomi dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah juga terlibat dalam redistribusi sumber daya melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan ekosistem ekonomi inklusif.
Konsep maslahah (kepentingan umum) menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dengan memperhatikan keberlanjutan dan pemerataan. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara adil. Tantangan utama terletak pada implementasi konsep ini dalam praktik, mengingat adanya hambatan struktural dan kultural. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam menganggap pemerintah sebagai mitra aktif dalam menciptakan keadilan ekonomi, meskipun tantangan transformasi konsep ini menjadi praktik nyata masih ada.