Perselisihan hak bisa muncul karena pengurangan tenaga kerja yang dikaitkan dengan kenaikan pajak di awal pemerintahan. Karyawan merasa dirugikan, sementara perusahaan berdalih menyesuaikan biaya operasional. "Menurut saya, solusi terbaik adalah pemerintah, perusahaan, dan pekerja berdialog. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak, sedangkan perusahaan harus transparan dan memastikan hak karyawan tetap terpenuhi. Dengan begitu, dampak negatif bisa diminimalkan."
LMS-SPADA INDONESIA
