Menurut saya, ada beberapa tantangan utama dalam implementasi demokrasi dan otonomi di tingkat pemerintahan desa:
Tantangan implementasi demokrasi di desa:
- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik warga desa. Banyak warga yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.
- Masih kuatnya pengaruh elit lokal dan tokoh masyarakat tradisional. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik yang lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat.
- Praktik politik uang dan patronase yang masih sering terjadi dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum lainnya.
- Keterbatasan akses informasi dan media di daerah pedesaan, sehingga warga kurang mendapat informasi politik yang berimbang.
- Rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses politik di desa.
Tantangan implementasi otonomi desa:
- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
- Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat/daerah dan terbatasnya pendapatan asli desa.
- Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang regulasi dan kewenangan otonomi desa.
- Masih adanya intervensi dari pemerintah kabupaten dalam urusan desa.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal untuk mendorong kemandirian desa.
- Koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa lainnya seperti BPD.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya berkesinambungan dalam peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa, penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, serta pendampingan dari pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, perlu terus didorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa