Menurut saya tantang terbesar dari implementasi ekonomi di level pemerintahan desa yaitu :
1. Kurangnya Kesadaran Politik, hal ini dikarena banyak warga desa yang tidak paham betul mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki mereka dalam sistem demokrasi, dimana mereka dalam menyampaikan aspirasi sendiri juga tidak bisa, karena tidak adanya keberanian serta ketidak tahuan mereka mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki. Maka oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat desa agar mereka paham dan mengarti betul bahwasanya apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat.
2. Dominasi elit lokal, hal ini yaitu kecenderungan penguasaa lokal desa, misalnya kepala desa, yang menjadi dominasi dalam pengambilan keputusan yang ada dilingkungan desa, karena masyarakat tidak berupaya untuk mengungkapkan aspirasi yang dimilikinya dan pengambilan keputusan teruju oleh pemangku kekuasaan setempat saja. Hal inilah yang membuat demokrasi di lingkungan desa tidak terimplementasikan dengan baik.
3. Akses terbatas ke informasi, keterbatasan akses informasi membuat demokrasi ditingkat desa tidak terimplementasikan dengan baik, hal ini karena sulitnya akses yang dimiliki oleh warga desa untuk mencapai informasi. Biasanya cenderung dari mulut ke mulut yang mana informasi tersebut, entah mungkin sudah ditambahkan bumbu-bumbu oleh oknum, ataupun tidak mendapatkan informasi yang detail sedetailnya lantaran hanya bersumber dari mulut ke mulut yang berkemungkinan besar terjadi miskomunikasi.
Dan untuk tatangan terbesar otonomi di level pemerintah desa, yaitu :
1. Ketidakmerataan sumber daya, tiap-tiap desa memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan beranekaragam. Apabila dalam pemanfaatannya tidak terealisasikan dengan baik maka akan menjadj tentangan otonomi yang mungkin terlihat kecil namun sebenarnya sangat berpengaruh besar dalam otonomi daerah.
2. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena minimnga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, peluang tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangat mungkin sekali terjadi di tingkat otonomi daerah. Hal ini karena masyarakat desa biasanya cenderung mudah diakal-akali dan tidak berani mengispirasikan pendapatnya sehingga wewenang yang dilakukan penguasaan lokal cenderung dilakukan tanpa melihat baik dan buruknya.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hal ini mungkin dilatar belakangi oleh faktor banyak SDM desa yang mencari peruntungan dengan lebih memilih merantau ke kota. Sehingga dilingkungan desa terjadi kekurangan sumber daya manusia yang akhirnya tidak ada yang mengelola SDA yang ada atau yang mengelola hanya orang itu-itu saja, sehingga tidak ada inovasi atau kreativitas didalamnya sehingga otonomi daerah tidak berkembang dan hal tersebut menjadi tantangan besar dalam otonomi daerah.